
Bupati Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo membeberkan secara rinci skema penggunaan anggaran Bantuan Presiden (Banpres) penanganan karhutla sebesar Rp20 miliar yang disalurkan melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Bupati Ketapang menegaskan bahwa seluruh kucuran dana pusat tersebut akan difokuskan penuh pada pengadaan sarana dan prasarana fisik pemadaman, guna memperkuat kesiapsiagaan dari tingkat daerah hingga pelosok desa.
Pengadaan 5 Unit Mobil Damkar Senilai Hampir Rp10 Miliar
Hampir separuh dari total anggaran Banpres Ketapang, atau sekitar Rp10 miliar, dialokasikan untuk memborong satu set lengkap armada pemadam kebakaran sebanyak 5 unit mobil damkar, dengan estimasi harga mendekati Rp2 miliar per unit.
Skema penempatan 5 unit mobil pemadam tersebut dipetakan secara rinci guna menjangkau zona rawan kebakaran:
- 2 Unit di Pusat Kabupaten yang akan ditempatkan di posko BPBD Kabupaten Ketapang untuk operasional fungsional utama;
- 1 Unit wilayah utara diperbantukan untuk membackup kawasan Sandai, Tayan, dan sekitarnya;
- 1 Unit wilayah tengah ditempatkan di wilayah Sukamulia, Tumbang Titi, hingga Serawai; dan
- 1 Unit wilayah selatan disiagakan untuk mengover wilayah Ketapang bagian selatan.
Alexander Wilyo Berdayakan 253 Desa
Guna memastikan penanganan awal di tingkat tapak berjalan cepat, Pemkab Ketapang mengalihkan separuh anggaran sisanya untuk memperkuat Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah dibentuk di 253 desa se-Kabupaten Ketapang. Setiap kelompok MPA desa terdiri dari minimal 10 personel yang disahkan melalui Keputusan Kepala Desa.
Seluruh tim MPA di 253 desa tersebut akan dibekali perlengkapan pemadam kebakaran portabel satu set lengkap, meliputi: mesin pemadam jinjing, kelengkapan selang dan nozel, serta Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, mulai dari seragam, helm/topi keselamatan, sepatu bot, sarung tangan, hingga senter penerangan.
Dengan fasilitas ini, tim MPA di bawah komando Kades serta berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat dapat langsung bergerak memadamkan titik api sebelum membesar.
Alokasi Alat Pengukur Kualitas Udara
Selain pengadaan armada dan alat pemadam desa, Pemkab Ketapang juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp500 juta untuk menyokong kebutuhan dinas teknis terkait.
Dana setengah miliar rupiah tersebut diarahkan khusus untuk pengadaan instrumen penunjang, termasuk alat pengukur indeks kualitas udara guna memantau tingkat pencemaran asap secara presisi di wilayah Ketapang.