Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi tantangan ekologis tahunan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan serta pendekatan penanganan bencana kabut asap dan titik api terus berkembang seiring pergeseran fokus serta kepemimpinan di bumi Khatulistiwa.
Setiap periode kepemimpinan membawa karakteristik dan strategi tersendiri dalam memitigasi bencana asap yang kerap melumpuhkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Cornelis (2008–2018)
Pada periode Gubernur Cornelis, penanganan karhutla dititikberatkan pada pembentukan kerangka awal mitigasi daerah pasca-terbitnya regulasi pengelolaan lingkungan hidup nasional. Fokus utama era ini berada pada kesiapsiagaan tanggap darurat dan penguatan regu pemadam kebakaran di tingkat lokal.
Selain itu, Pemprov Kalbar pada masa ini menerbitkan regulasi daerah yang mengatur tata cara berladang kearifan lokal. Langkah ini memberikan perlindungan serta batasan bagi masyarakat adat yang melakukan pembakaran lahan secara bergilir untuk kebutuhan pangan harian.
Sutarmidji (2018–2023)
Memasuki masa jabatan Gubernur Sutarmidji, strategi penanganan karhutla bergeser ke arah penegakan hukum berbasis data geo-spasial hingga terbitlah Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal.
Namun, Pemprov Kalbar melakukan penekanan sanksi administratif, termasuk pembekuan izin usaha dan penyegelan area konsesi milik perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun HPH yang terbukti lahannya terbakar.
Di sisi pencegahan, Sutarmidji mendorong program Desa Mandiri Menuju Bebas Asap serta secara rutin berkoordinasi dengan BNPB, TNI, dan Polri untuk menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan setiap kali penetapan status siaga darurat karhutla.
Ria Norsan (2025–Sekarang)
Di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan, penanganan karhutla mengedepankan evaluasi taktis langsung di lapangan serta penguatan kolaborasi bersama relawan swadaya masyarakat. Menghadapi lonjakan titik api di area kritis seperti Kubu Raya, Kayong Utara, dan Melawi, konsentrasi utama diarahkan pada akselerasi penyaluran sarana teknis pemadaman ke pemukiman warga.
Pemprov Kalbar juga menegaskan komitmen penegakan aturan secara ketat bagi korporasi yang melalaikan kewajiban penyediaan sekat api dan sarana pencegahan. Sinergi operasi pemadaman darat dan pemantauan udara terus dipacu demi mengendalikan sebaran asap yang mengancam indeks kualitas udara di berbagai daerah.