Pengelolaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat memicu sorotan tajam. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh secara terbuka mempertanyakan alokasi dan realisasi dana penanggulangan karhutla Kalbar yang nilainya fantastis, yakni mencapai total Rp60 miliar yang terdiri dari Rp40 miliar bersumber dari APBN dan Rp20 miliar dari APBD Provinsi.
Sorotan tersebut mengemuka mengingat Kabupaten Ketapang merupakan salah satu daerah dengan sebaran titik api terbesar dan terparah di Kalimantan Barat selama krisis karhutla berlangsung.
DPRD Ketapang Pertanyakan Bantuan Provinsi
Ketua DPRD Ketapang mengungkapkan bahwa selama krisis asap dan kebakaran melanda, pemadaman di lapangan lebih banyak dibantu oleh faktor alam, yakni turunnya hujan dalam kurun waktu yang terbilang singkat. Di sisi lain, pihaknya mengaku belum pernah menerima kucuran bantuan atau dukungan anggaran operasional dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Kabupaten Ketapang adalah daerah dengan titik api terbesar di Kalimantan Barat. Lalu kemana dananya?” tegas Sholeh.
Tagih Pertanggungjawaban Gubernur Kalbar secara Terbuka
Di hadapan masyarakat Kabupaten Ketapang dan publik Kalimantan Barat, pimpinan legislatif Ketapang tersebut menegaskan komitmennya untuk mengawal transparansi penggunaan uang negara. Ia secara langsung menagih penjelasan resmi dari Gubernur Kalimantan Barat terkait penyaluran dan realisasi anggaran puluhan miliar tersebut.
“Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang menegaskan kepada masyarakat Ketapang, maupun masyarakat Kalimantan Barat: saya menagih Gubernur Kalimantan Barat, kemana dana 40 miliar dari APBN dan 20 miliar dari APBD itu dikucurkan? Sedangkan hujan sudah mulai turun,” ujarnya.
Pernyataan menohok dari DPRD Ketapang ini menambah panjang daftar kritik publik terhadap efektivitas dan transparansi penanganan bencana karhutla oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di saat warga di daerah terdampak harus berjuang mandiri menghadapi dampak krisis ekologi dan kesehatan.