Pernyataan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, terkait alokasi anggaran penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) senilai Rp60 Miliar menuai sorotan dari masyarakat dan para relawan di lapangan. 03-09-2026.
Sebelumnya, pihak pemerintah melalui Gubernur Kalbar menyampaikan bahwa dana anggaran Karhutla sebesar Rp60 miliar yang terdiri atas Rp20 miliar dari APBD Kalbar dan Rp40 miliar bantuan Pemerintah Pusat disiapkan untuk melindungi masyarakat terdampak serta mendukung operasional penanganan langsung di lapangan. Anggaran tersebut diklaim mencakup berbagai kebutuhan seperti operasi pemadaman darat, bahan bakar, logistik, makanan dan minuman personel, evakuasi, hingga penyediaan sarana dan prasarana penunjang.
“Penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama. Dukungan anggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah dan bantuan dari Pemerintah Pusat harus dimanfaatkan secara optimal. Untuk memperkuat penanganan di lapangan serta melindungi masyarakat dari dampak karhutla,” ujar Gubernur Kalbar yang dirilis diotv.com, pada Kamis, 17 September 2026.
Namun, pernyataan tersebut memicu respons kritis dari relawan serta warganet. Dalam unggahan pembanding yang diunggah oleh @moodkalbar, seorang relawan bernama Ricky memberikan kesaksian mengenai realita di lokasi kebakaran. Ia mengungkapkan bahwa situasi di lapangan kerap tidak sejalan dengan besarnya klaim anggaran yang disampaikan. Menurutnya, selain warga bantu warga saling bergotong royong, juga ada support dari pihak swasta, hingga organisasi non-pemerintah (NGO) yang justru harus bergerak sendiri melakukan pemadaman secara swadaya.
“Nyatanya banyak masyarakat bergerak sendiri tanpa bantuan pemerintah malahan swasta dan NGO ikut bantu contohnya seperti open donasi, swadaya, & gotong royong,” tulis Ricky dalam kolom komentar.
Kritik tajam dari relawan tersebut mendapat dukungan dari warganet lainnya. Beberapa akun seperti @siskalim610, @mamanyaai75, dan @alexnobleman turut menyetujui pernyataan tersebut dan menyuarakan keluhan serupa mengenai minimnya bantuan langsung yang dirasakan oleh warga terdampak.
Fenomena “Warga Bantu Warga” ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan anggaran yang disampaikan pemerintah dengan efektivitas penanganan yang dirasakan masyarakat di area terdampak bencana kabut asap dan Karhutla di Kalimantan Barat.
Hingga kini, masyarakat berharap ada transparansi serta realisasi anggaran yang lebih tepat sasaran guna menunjang kerja pemadaman dan perlindungan kesehatan warga.