Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akhirnya membuka data resmi realisasi Bantuan Presiden untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) per 2 Oktober 2026. Transparansi ini menjawab kritik publik dan tuduhan penyerapan anggaran yang sempat dipertanyakan oleh legislatif daerah.
Dari total alokasi Rp205 miliar Bantuan Presiden yang disiapkan untuk wilayah Kalbar, realisasi penyerapan secara keseluruhan baru mencapai Rp36,005 miliar atau 17,56%.
Peta Alokasi dan Penyerapan Bantuan Presiden
Pembagian dana bantuan dialokasikan ke dalam dua pintu utama, yakni Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota:
- Pemerintah Provinsi Kalbar mendapat alokasi Rp40 miliar. Hingga awal Oktober 2026, realisasi penyerapan mencapai Rp13,160 miliar atau sebesar 32,90%.
- Pemkot & Pemkab se-Kalimantan Barat mendapat total alokasi Rp165 miliar untuk 10 daerah. Namun, tingkat serapan anggaran di tingkat kabupaten/kota baru menyentuh Rp22,844 miliar atau sebesar 13,85%.
Ketapang dan Kayong Utara Tertinggi, Lima Kabupaten Masih 0%
Tingkat penyerapan dana di tingkat kabupaten/kota menunjukkan disparitas yang cukup tajam:
- Kabupaten Kayong Utara mencatatkan serapan tertinggi sebesar Rp10,13 miliar (50,64%) dari pagu Rp20 miliar.
- Kabupaten Kubu Raya menyerap Rp5,40 miliar (27,00%) dari pagu Rp20 miliar.
- Kabupaten Ketapang terfaktual menyerap Rp3,98 miliar (19,88%) dari alokasi Rp20 miliar yang disiapkan.
- Kota Singkawang & Kota Pontianak:asing-masing menyerap Rp1,73 miliar (11,56%) dan Rp1,61 miliar (8,03%).
- Lima Daerah lainnya yaitu Kapuas Hulu, Bengkayang, Sambas, Melawi, dan Sintang tercatat masih 0% dalam realisasi penyerapan dana bantuan tersebut.
Rincian Penggunaan Dana Rp13,16 Miliar Pemprov Kalbar
Khusus untuk anggaran Rp13,160 miliar yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar, dana tersebut disalurkan untuk delapan pos kegiatan utama:
- Insentif Pemadaman sebesar Rp2,977 miliar
- Kesehatan, Masker, Vitamin & Oksigen sebesar Rp2,898 miliar
- Posko, Logistik & Evakuasi Rp2,540 miliar
- Sarana Prasarana Pemadaman Rp2,442 miliar
- Operasi Pemadaman Rp1,210 miliar
- Penyaluran Air Bersih Rp595,21 juta
- Logistik MPA & Relawan Rp496,50 juta
- Pemulihan Ekosistem Rp0
Dana ini didistribusikan lintas instansi penerima, di mana porsi terbesar disalurkan melalui Dinas Kesehatan senilai Rp3,23 miliar, Dinas Sosial, dan BPBD, serta disokong oleh jajaran Satpol PP, Kodam, Polda, Lanud, PUPR, dan Perkim.
Pemprov menegaskan fokus penggunaan anggaran tetap diprioritaskan untuk pemadaman teknis di lapangan, pelayanan kesehatan warga, dan pemulihan lingkungan.