Kabut asap kembali terlihat dan menebal seiring waktu. Sebelumnya warganet di Kalimantan Barat dihebohkan dengan anggaran Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan karhutla sebesar 40 miliar.
Hal tersebut sempat memicu pertanyaan dari beberapa Anggota DPRD Provinsi Kalbar terkait penggunaan anggaran yang dianggap tidak transparan.
“Uraian 60 M itu untuk apa saja? Yang harus kita tanyakan dan diketahui bersama.” ujar Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Prabasa Anantatour pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) tahap II, Selasa 9/09/2026
Senada dengan Suib, Anggota DPRD Kalbar yang juga menyoroti Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk menghadapi situasi darurat dikisaran 20 miliar, yang kemudian mendapat tambahan dari pusat sebesar 40 miliar.
“Artinya beginilah saya. Saya minta kejujuran pemerintah daerah, Bupati, walikota, dan provinsi. Sudahlah, kalau memang kita sudah tidak bisa, terbuka saja.” ujarnya
Setelah hampir satu bulan, akhirnya Pemprov Kalimantan Barat buka suara terkait pengalokasian anggaran tersebut dan sudah dialokasikan beberapa daerah sesuai rilisan Pemprov Kalbar pada 06 Oktober 2026.
Merespon hal tersebut, seorang netizen di Kalbar berseloroh, mengaitkan kabut asap yang kembali muncul beberapa hari terakhir dengan pembahasan anggaran dari pusat yang ternyata bukan 40 M, melainkan 205 miliar.
“Masak iya kabut ini kaget gara-gara berita anggaran karhutla dari pusat yang sebelumnya digadang 40 miliar ternyata 205 miliar, yang menyebabkan kabut muncul lagi? Masa iya?” tulisnya dalam sebuah utas
Kendati demikian semoga kabut segera berlalu dan anggaran yang dikucurkan dapat membantu warga terdampak serta para relawan yang berjuang siang-malam hingga berbulan-bulan.