Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kayong Utara menyampaikan penjelasan mendalam mengenai kondisi riil penyerapan dana penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. Dari alokasi awal Bantuan Presiden sebesar Rp20 miliar, hasil penyesuaian dan reviu teknis menetapkan pagu efektif berada di angka sekitar Rp15 miliar.
Dari pagu Rp15 miliar tersebut, hingga saat ini baru merealisasikan anggaran sebesar kurang lebih Rp5 miliar.
Penyaluran Rp5 Miliar Pertama
Realisasi anggaran tahap pertama sebesar Rp5 miliar tersebut difokuskan untuk mendukung operasional langsung dan pengadaan alat darurat oleh unit kerja di tingkat bawah untuk tim kesehatan & operasional.
Adapun di tingkat Kecamatan disiapkan untuk menopang mobilitas dan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak paparan asap di berbagai kecamatan. Sedangkan pengadaan sesuai Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) digunakan untuk memfasilitasi kantor-kantor dinas dan unit operasional teknis dalam menyediakan sarana penanganan darurat sesuai skema RKB yang diajukan.
Sisa Rp10 Miliar Diposkan di Rekening BLUD
Sementara itu, sisa anggaran sebesar kurang lebih Rp10 miliar saat ini masih tersimpan secara aman di rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dana Rp10 miliar tersebut disiapkan secara khusus untuk program penguatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Karhutla di tingkat desa. Pemkab Ketapang menilai bahwa keterbatasan fasilitas Satgas Desa selama ini menjadi kendala utama dalam meredam titik api secara dini.
Mekanisme penyaluran sisa anggaran tersebut nantinya akan direalisasikan dalam bentuk pengadaan langsung peralatan Satgas ke desa-desa terdampak, meliputi mesin pemadam kebakaran, kelengkapan selang dan sarana penunjang, serta APD lengkap bagi personel Satgas Desa.
Hal ini diharapkan dapat menjawab sorotan publik mengenai rendahnya persentase angka realisasi anggaran di atas kertas, sekaligus memastikan sisa anggaran Rp10 miliar benar-benar terkonversi menjadi peralatan pemadam fisik di tingkat tapak.