Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi sekaligus permohonan maaf terbuka.
Hal tersebut menghebohkan jahat maya terutama warga Kalimantan setelah pertemuannya dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada 23 September 2026 mendulang kritik tajam publik akibat klaimnya yang menyebut roda kehidupan masyarakat terdampak karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah masih berjalan “normal”.
Pernyataan tersebut dinilai kontradiktif dengan realita di lapangan, di mana masyarakat di kedua wilayah tengah berjuang menghadapi tingkat pencemaran udara ekstrem, lonjakan kasus ISPA, hingga lumpuhnya sejumlah sektor kehidupan harian.
Suharyanto Klarifikasi Penggunaan Istilah “Normal”
Melalui pernyataan tertulisnya, Suharyanto menjelaskan bahwa klaim “normal” yang ia sampaikan dalam ratas merujuk pada indikator terbatas terkait keberlangsungan aktivitas dasar perekonomian dan infrastruktur darat.
“Perlu saya jelaskan bahwa konteks kata ‘normal’ yang dimaksud adalah indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat, seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat, yang masih tetap berjalan,” terang Suharyanto.
Ia membantah jika pernyataan tersebut diartikan sebagai pengabaian atas penderitaan warga atau bentuk pereduksian atas penurunan kualitas hidup masyarakat di area terdampak.
Pengakuan Atas Dampak Serius Karhutla
Suharyanto mengonfirmasi bahwa pihak BNPB tidak menutup mata terhadap kenyataan memburuknya kualitas udara. Ia mengakui paparan asap tebal secara langsung melumpuhkan berbagai sektor di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Sektor Penerbangan & Operasi Udara: Tebalnya kabut asap mengganggu penerbangan komersial dari dan menuju dua provinsi tersebut, sekaligus menghambat operasi pemadaman udara.
Kesehatan & Pendidikan: Menurunnya kualitas udara secara drastis berdampak langsung pada kesehatan fisik warga serta terganggunya aktivitas belajar-mengajar di sekolah.
“Saya memahami penggunaan kata ‘normal’ dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu, saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai,” tegasnya.
Klarifikasi Permohonan Maaf Terbuka
Menutup klarifikasinya, Kepala BNPB menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana asap.
“Karena itu, saya memohon maaf kepada masyarakat terdampak karhutla jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja. Bukan begitu maksud saya,” tulis Suharyanto.
Ia berjanji pihak BNPB bersama TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan relawan akan terus mengoptimalkan upaya pemadaman di lapangan. Selain itu, BNPB berkomitmen melakukan pembenahan serta pengintegrasian data penanganan bencana agar laporan yang disampaikan kepada Presiden maupun publik di masa mendatang menggambarkan situasi objektif secara utuh dan akurat.