Pontianak — Upaya memperkuat kualitas kebijakan publik yang berbasis data dan analisis strategis terus digencarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Workshop Penyusunan Policy Brief yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini menghadirkan Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Tri Widodo Wahyu Utomo, serta dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dan Sekretaris Daerah Kalimantan Barat.
Workshop ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan bagian dari langkah strategis dalam membangun budaya kerja birokrasi yang berbasis evidence dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, policy brief menjadi instrumen penting yang mampu menjembatani kompleksitas data menjadi rekomendasi kebijakan yang ringkas, tajam, dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan.
Sebagai motor penggerak pengembangan kompetensi ASN, BPSDM Provinsi Kalimantan Barat terus menunjukkan peran aktif dalam menjawab tantangan zaman. Melalui kegiatan ini, BPSDM tidak hanya menghadirkan narasumber nasional, tetapi juga menciptakan ruang kolaboratif bagi ASN untuk bertukar gagasan, memperkaya perspektif, serta mengasah kemampuan analitis dalam merumuskan solusi kebijakan.
Dalam arahannya, Tri Widodo Wahyu Utomo menegaskan bahwa policy brief merupakan salah satu bentuk komunikasi kebijakan yang paling efektif di era percepatan informasi. Ia menekankan bahwa ASN harus mampu mengolah data menjadi insight yang bernilai, serta menyajikannya dalam format yang sistematis dan berbobot.
“Di tengah keterbatasan waktu pengambilan keputusan, policy brief menjadi alat yang sangat relevan. Oleh karena itu, ASN dituntut tidak hanya mampu mengumpulkan data, tetapi juga menginterpretasikan dan merumuskan rekomendasi yang aplikatif, ” jelasnya.
Gubernur Kalimantan Barat dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas ASN melalui workshop ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa kebijakan yang berkualitas harus lahir dari proses yang berbasis data dan analisis yang mendalam.
“Kita tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan konvensional. Setiap kebijakan harus disusun secara terukur, berbasis fakta, dan mampu memberikan solusi nyata. Workshop ini menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi tersebut,” ungkapnya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kalimantan Barat menegaskan bahwa penguatan kapasitas ASN yang difasilitasi oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, kebijakan yang baik tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mampu mencegah munculnya permasalahan baru di masa mendatang.
Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, S.STP., M.Si, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa workshop ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi ASN, khususnya dalam kemampuan berpikir kritis, analitis, dan solutif. Ia menegaskan bahwa penyusunan policy brief menjadi salah satu keterampilan kunci yang harus dimiliki ASN dalam mendukung pengambilan kebijakan yang berkualitas.
“Melalui workshop ini, kami ingin mendorong ASN Kalimantan Barat untuk lebih adaptif terhadap perubahan dan mampu menghadirkan solusi kebijakan yang berbasis data serta berdampak nyata. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam membangun ASN yang unggul dan berdaya saing,” ujarnya.
Workshop ini juga dirancang dengan pendekatan praktis dan partisipatif, di mana peserta diajak untuk mengidentifikasi isu strategis daerah, melakukan analisis kebijakan, serta menyusun policy brief secara langsung. Diskusi interaktif dan studi kasus yang diangkat dari kondisi riil di Kalimantan Barat semakin memperkaya pengalaman belajar peserta.
Lebih jauh, kegiatan ini diharapkan mampu membangun ekosistem birokrasi yang tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam merespons dinamika pembangunan. ASN didorong untuk menjadi problem solver yang mampu menghadirkan solusi berbasis data, sekaligus menjadi agen perubahan dalam mendorong transformasi birokrasi.
Melalui Workshop Penyusunan Policy Brief ini, BPSDM Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam mencetak ASN yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.
Diharapkan, output dari kegiatan ini tidak hanya berupa peningkatan kapasitas individu, tetapi juga terwujud dalam kebijakan publik yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat