Pontianak – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tengah memacu transformasi besar dalam sistem pengembangan sumber daya manusia. Melalui BPSDM Provinsi Kalbar, pemerintah melakukan transisi masif dari metode pembelajaran klasikal (tatap muka) menuju model blended learning dan pembelajaran digital sepenuhnya. Langkah tersebut bukan sekadar mengikuti tren, melainkan strategi krusial untuk mewujudkan ASN Corporate University (ASN CorpU).
Implementasi pembelajaran digital menjadi solusi paling optimal untuk menjangkau sekitar 15.864 ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023, setiap ASN wajib mengembangkan kompetensi minimal 20 jam pembelajaran per tahun.
Dengan mengadopsi Keputusan Kepala LAN No. 06/2024 tentang sistem pembelajaran terintegrasi, BPSDM Kalbar kini memprioritaskan investasi perangkat digital. Teknologi ini mampu menghapus sekat geografis, sehingga ASN di pelosok daerah tetap mendapatkan akses peningkatan kompetensi yang setara, efektif, dan efisien tanpa harus meninggalkan tugas pelayanan publik dalam waktu lama.
Selain fokus pada digitalisasi, BPSDM Kalbar juga sedang berbenah untuk naik kelas menjadi penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II. Pendidikan struktural bagi pejabat eselon II ini merupakan tonggak gengsi dan kualitas bagi sebuah lembaga diklat.
Setelah melalui proses visitasi, LAN RI menyatakan BPSDM Kalbar layak menjadi penyelenggara PKN II. Namun, pengakuan ini menuntut konsekuensi nyata: peningkatan standar sarana prasarana pembelajaran dan kualitas asrama yang sesuai dengan standar nasional.
Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat menekankan pentingnya komitmen ini dalam mendukung visi besar daerah.
”Kami tidak hanya membangun gedung atau membeli perangkat, tetapi sedang membangun fondasi masa depan birokrasi Kalbar. Kehadiran PKN Tingkat II di BPSDM Kalbar akan memotong mata rantai inefisiensi. Pejabat kita tidak perlu lagi ke luar daerah, dan di saat yang sama, kita mengundang talenta terbaik dari seluruh Indonesia untuk belajar di sini,” tegas Kepala BPSDM Kalbar, Senin, 06/04/2026.
Penyelenggaraan PKN II yang dijadwalkan mulai pada Triwulan ke-3 Tahun 2026 ini membawa dua dampak positif sekaligus bagi keuangan daerah:
- Efisiensi Anggaran: Pemerintah daerah dapat menghemat anggaran perjalanan dinas dan biaya pendidikan eselon II yang selama ini harus dikirim ke luar Kalimantan Barat.
- Peningkatan PAD: BPSDM Kalbar memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pelayanan kediklatan mencapai Rp 2 miliar per tahun. Pendapatan ini bersumber dari retribusi pelatihan bagi ASN pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat umum yang memanfaatkan fasilitas berstandar nasional tersebut.
Investasi pada sarana prasarana dan teknologi digital bukan merupakan pengeluaran konsumtif, melainkan investasi strategis. Dengan fasilitas yang mumpuni, BPSDM Kalbar tidak hanya berperan sebagai tempat kursus, tetapi berevolusi menjadi pusat keunggulan (center of excellence) yang mendukung kinerja pemerintah melalui ASN yang kompeten, profesional, dan melek teknologi.
