Pontianak, Mood Kalbar – Kericuhan adu argumen mewarnai pertemuan antara massa Solidaritas Mahasiswa dan Pengemban Amanah Rakyat (SOLMADAPAR) dengan Anggota DPRD Kalimantan Barat (PAW), Rostini Hagawalti, S.H., M.H., di lingkungan Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (17/4/2026).
Kedatangan massa aksi bertujuan menuntut kejelasan dan perlindungan atas isu teror keamanan yang kian meresahkan warga di Air Upas, Kabupaten Ketapang.
Kekecewaan mahasiswa memuncak saat merasa aspirasi mereka terkait masalah keamanan lokal diabaikan oleh lembaga legislatif.
Perwakilan massa aksi mengungkapkan kekesalannya terhadap sikap anggota dewan yang dianggap suka menghindar dari aspirasi rakyat saat masyarakat sedang membutuhkan solusi cepat. Menurut mereka, sebagai perwakilan rakyat tingkat provinsi, sudah seharusnya DPRD menjadi garda terdepan dalam merespons isu keamanan di wilayah Kalbar.
Bagi SOLMADAPAR, isu di Air Upas bukan sekadar urusan kabupaten, melainkan masalah serius yang menyangkut keselamatan jiwa warga Kalimantan Barat yang harus segera diintervensi oleh pemangku kebijakan di tingkat provinsi.
Rostini Hagawalti memberikan tanggapan terhadap aspirasi yang disuguhkan serta memberi penjelasan mengenai posisi keberadaannya saat itu. Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi harus disesuaikan dengan institusi yang didatangi.
“Kalau adik-adik datang ke kantor DPRD, kami adalah tuan rumah. Tapi kalau datang ke kantor gubernur, berarti harapannya ke Gubernur,” tegas Rostini kepada massa aksi.
Ia juga menambahkan bahwa saat ini Gubernur sedang tidak berada di tempat, sehingga massa diarahkan untuk berkoordinasi dengan pejabat yang mewakili.
“Silakan sampaikan ke asistennya karena memang kebetulan Gubernur lagi di luar daerah,” lanjutnya.
Tak terima atas pernyataannya, kekesalan peserta aksi kian memuncak. Mereka jauh datang dari daerah, namun ketika wakil rakyat ditemui, mereka dianggap salah sasaran, sehingga merasa dipermainkan.
“Kami sudah datang ke Kantor DPRD Kalimantan Barat, tapi kami malah dibilang salah sasaran. Padahal yang kami angkat ini isu lokal, isu Kalimantan Barat!” ujar salah seorang orator dengan nada penuh emosi.
Insiden ini menimbulkan ketegangan antara kedua belah pihak. Isu teror di Air Upas yang mencakup serangkaian gangguan keamanan sistematis menuntut sinergi antara eksekutif dan legislatif, bukan sekadar perdebatan mengenai tempat penyampaian aspirasi.
Massa SOLMADAPAR menegaskan tidak akan mundur dan akan terus mengawal kasus ini hingga warga di Air Upas mendapatkan jaminan keamanan yang terjamin dari pemerintah provinsi, baik melalui kebijakan Gubernur maupun pengawasan ketat dari DPRD Kalimantan Barat.
