Kubu Raya, Mood Kalbar – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui stasiun klimatologi Kalimantan Barat mengeluarkan peringatan dini terkait fenomena El Nino yang diprediksi akan menyambangi wilayah Kalbar pada tahun 2026.
Lalu, apakah El Nino itu?
Dikutip dari bmkg.go.id., El Nino adalah fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur atau dengan cara yang paling sederhana dapat dikatakan musim kemarau.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, BMKG memprediksi musim kemarau kali ini akan berlangsung lebih panjang dan dengan intensitas yang lebih kering.
Berdasarkan analisis data cuaca terbaru, musim kemarau di Kalimantan Barat diperkirakan akan menyapa masyarakat lebih awal, yakni mulai pertengahan Juni 2026.
Daftar Wilayah Terdampak Awal
Sejumlah wilayah di Kalimantan Barat diprediksi akan menjadi area pertama yang memasuki masa kemarau. Wilayah-wilayah tersebut meliputi:
- Kabupaten Ketapang
- Kabupaten Kayong Utara
- Kabupaten Melawi (bagian barat)
- Kabupaten Kubu Raya (bagian selatan)
Sebagian besar wilayah ini diperkirakan akan mengalami masa kering selama kurang lebih 2 hingga 4 bulan, dengan puncak kemarau yang terjadi secara bertahap dan mencapai puncaknya di sebagian besar wilayah Kalbar pada Agustus 2026.
Dampak Positif di Balik Teriknya MatahariMeskipun El Nino sering kali identik dengan kekeringan dan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), BMKG mencatat adanya sisi positif yang bisa dimanfaatkan oleh sektor-sektor tertentu:
Pertanian: Petani dengan lahan rawa atau yang memiliki sistem irigasi baik berpotensi melakukan pola tanam hingga tiga kali dalam setahun.
Sektor Komoditas: Produksi garam, tembakau, dan tanaman hortikultura diprediksi akan mengalami peningkatan hasil.
Sektor Perikanan: Bagi para nelayan, fenomena ini berpotensi meningkatkan jumlah tangkapan ikan di laut.
BMKG mengimbau masyarakat untuk mulai melakukan persiapan, terutama dalam manajemen cadangan air bersih dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan api di lahan terbuka untuk mencegah kebakaran. Pemerintah daerah juga diharapkan mulai melakukan koordinasi lintas sektor guna memitigasi dampak kekeringan yang mungkin timbul, terutama di daerah-daerah yang menjadi titik awal kemarau.
